KPU SUL SEL ANTISIPASI RESIKO DALAM TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

Makassar, sulsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Selatan Hari Rabu (30/8) di Aula KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun pemateri dalam acara ini adalah Taufik Tjadi Aman yang merupakan pemateri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan .

Pada pembukaan acara tersebut, Ketua KPU Sul Sel Drs Muh Iqbal Latief M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini adalah suatu instrumen yang digunakan pemerintah dalam menilai atau melihat apa yang dilakukan pemerintah dalam pencapaian kinerja. Dan kita ingin melihat apakah di KPU Sul Sel dengan melihat Renstra apakah titik pencapaiannya sudah mencapai targetnya. Inilah memang yang menjadi salah satu tugas kita merupakan indikator yang kita capai dalam penyelenggaraan pemilu bagaimana seharusnya KPU sebagai lembaga negara yang berbasis good governance  dalam pola SPIP untuk mencapai titik target kita."Jelas Iqbal

Dalam materinya Taufik Tjadi Aman mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa SPIP  yang merupakan bentuk pengawasan dalam organisasi dan kegiatan, sehingga dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan terjadi penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara, mengingat KPU Sul-Sel Sedang melaksanakan proses tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018, olehnya itu proses SPIP  harus dijalankan guna meminimalisirresiko yang terjadi, dan perencanaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien."Ungkap Pemateri BPKP Sul-Sel

Perlu diketahui kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengontrol sejauhmana sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya secara kelembagaan.(MHS)