DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BERGURU DI KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, sulsel.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Hari Senin (4/9) di Aula KPU Prov Sul Sel.

Adapun yang hadir pada kegiatan tersebut adalah anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah Prof Dr H M jafar Haruna MS (Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Kaltim) Safuad SE (Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kaltim ) H. Sokhip SE ( Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kaltim) H.J.Jahidin S SH MH (Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kaltim) Drs. H AZHAR Bahruddin M.Ap (Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Selatan) H.IRWAN FAISYAL HP SH (Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur).

Pada kegiatan ini, Ketua KPU Prov Sul Sel Drs Muh Iqbal Latief M.Si mengatakan bahwa Kami dari KPU Sulawesi Selatan memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini Kami lagi mempersiapkan Proses-Proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni Tahun 2018. Semoga mendatang kehadiran Bapak bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari KPU Prov Sul Sel. "Jelas Iqbal

Lanjut Ketua Rombongan Komisi I DPRD Kalimantan Timur Prof Dr H M Jafar Haruna MS dalam kegiatan ini mengatakan kedatangan kami untuk mengharmoniskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Provinsi Kalimantan Timur agar dapat menyamakan persepsi tentang anggaran Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Olehnya itu kami dari Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur menjadi penengah untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kalimantan Timur. Kami juga kesini untuk sharing informasi dan berbagi pengalaman untuk di implementasikan di Provinsi Kalimantan Timur. "Jelas Pak Prof sapaannya.

Setelah melakukan dialog dan sharing, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan beserta Staf melakukan foto bersama dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur guna memperat tali silaturahmi antar lembaga.(MHS)