JELANG PEMILU 2019, KPU SULSEL SOSIALISASI UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM


Makassar, sulsel.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hari Rabu (9/11) di Hotel Imperial Aryaduta Makassar.

Ketua KPU SulSel Drs. Muh Iqbal Latief M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini adalah momentum menjemput pemilihan umum Nasional yang sebentar lagi kita akan laksanakan, olehnya itu kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan tentang pelaksanaan pemilihan umum.

Sosialisasi kegiatan ini juga adalah proses mempersiapkan pemilihan umum nasional, dimana kita sebagai penyelenggara harus memberitahukan masyarakat dan memberi pemahaman ke masyarakat terkait proses dan persiapan pemilu tahun 2019 nantinya."Ungkap Akademisi Unhas ini

Dalam materinya Komisioner Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Faisal Amir  memaparkan bahwa Tahapan Pemilu tahun 2019 ini sudah dilaksanakan,  di pemilu Tahun 2019 ini kita akan melaksanakan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Setiap proses tahapan pemilu Tahun 2019 pasti ada persiapan, diwadah inilah kita membangun pemahaman terkait pemilu nasional tahun 2019.

Saya juga berharap sosialisasi undang undang nomor 7 Tahun 2017 ini bisa kita pahami bersama demi lancarnya proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden bisa berjalan lancar dan sukses dengan mempedomani Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. "Jelas Faisal

Pakar ilmu Politik Universitas Hasanudin Dr Adi Suryadi Culla dalam paparan materinya mengatakan perhelatan demokrasi ini adalah perhelatan yang berulang, saya berharap setiap momentum pemilu pasti mempunyai dinamika politik yang berbeda, sebagai akademisi saya berharap kepada partai politik untuk melakukan fungsinya ke masyarakat, agar pelaksanaan demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar.

 Saya juga berharap momen pemilu ini mari kita awasi bersama dengan menghindari politik uang mari kita mengawasi bersama praktek politik uang ini. Praktek politik uang ini bisa merusak proses demokrasi, marilah kita mengawasi bersama dan memberikan arahan kepada pemilih pemula dan sesama agar menjadi pemilih cerdas dan bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas di Sulawesi Selatan."Ungkap dosen Ilmu Politik Unhas ini

Lanjut materi, Pakar Ilmu Hukum Sulawesi Selatan Mappinawang SH memaparkan materinya bahwa setiap pelakasanann pemilu pasti selalu ada potensi masalah serta penyelesaian pelanggaran dalam sengketa pemilu.

 Dengan melakukan identifikasi permasalahan hukum secara dini yang kemungkinan akan menimbulkan sengketa disetiap tahapan pelaksanaannya, Hal ini penting dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menyiapkan solusi yang tepat menghadapi jika terjadi permasalahan hukum nantinya. "Ungkap Bang Mappi sapaannya(MHS)