Kamis , Juni 4 2020
Home / Berita / “CUT OFF” Penggunaan Dana Pilkada, KPU Sulsel Gelar Rakor

“CUT OFF” Penggunaan Dana Pilkada, KPU Sulsel Gelar Rakor

Makassar, sulsel.kpu.go.id – Menindaklanjuti Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 353/KU.04.13-SD/02/SJ/IV/2020 Perihal “CUT OFF” Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan M. Adnan Tahir melaksanakan Rapat Koordinasi dengan 12 Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, Rabu (8/4) di media teleconfrence.

Dalam kegiatan tersebut Sekretaris KPU SulSel berharap kepada 12 sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada agar segera menindaklanjuti surat edaran tersebut.

“Saya berharap kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota agar menindaklanjuti Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KPU RI tentang cut off penggunanaan dana hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020, olehnya itu saya berharap agar poin-poin yang tertera di surat segera di tindak lanjuti. “jelas Sekretaris KPU SulSel”

Adnan juga meminta kepada 12 satuan kerja tersebut untuk segera merampungkan laporan pertanggung jawaban keuangan dana Hibah Pilkada.

“Saya juga meminta kepada 12 satuan kerja tersebut untuk segera merampungkan
laporan pertanggung jawaban keuangan dana Hibah Pilkada serentak di masing-masing Satker, selain penyusunan pelaporan penggunaan anggaran, juga kiranya agar menyusun Laporan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang sudah terlaksana sebelum adanya Penundanaan Tahapan, mengingat anggaran yang kita gunakan adalah anggaran negara yang harus dipertanggung jawabkan mulai dari administrasi sampai outputnya. “tegas Adnan”

Lanjut Sekretaris KPU Sulsel mengingatkan agar merencanakan kembali kebutuhan anggaran sisa yang digunakan untuk membiayai tahapan dan penyesuaian anggaran hibah yang baru dan terus berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Saya juga mengingatkan agar merencanakan kembali kebutuhan anggaran sisa yang digunakan untuk membiayai tahapan dan melakukan penyesuaian anggaran hibah pilkada yang baru dan proaktif melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di masing-masing daerah untuk menjamin ketersediaan dana Pilkada serentak pada saat penundaan Pilkada serentak Tahun 2020 dicabut, Namun dalam hal pengembalian sisa anggaran selama tahapan ditunda, agar menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran tersebut.”Tutup Adnan”. (Aam)

Check Also

Evaluasi Hasil Uji Coba E-Coklit di Sulsel: Persingkat Durasi Kerja, Butuh Dukungan Kebijakan Administratif

Makassar, sulsel.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sukses menggelar uji coba elektronik pencocokan dan penelitian …