Minggu , September 20 2020
Home / Berita / Evaluasi Hasil Uji Coba E-Coklit di Sulsel: Persingkat Durasi Kerja, Butuh Dukungan Kebijakan Administratif

Evaluasi Hasil Uji Coba E-Coklit di Sulsel: Persingkat Durasi Kerja, Butuh Dukungan Kebijakan Administratif

Makassar, sulsel.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sukses menggelar uji coba elektronik pencocokan dan penelitian (e-coklit) data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Kamis dan Jumat, 14 dan 15 Mei pekan lalu. Kegiatan itu dilaksanakan serentak di 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 12 kabupaten dan kota penyelenggara Pilkada 2020.

Seperti apa hasil uji coba e-coklit di Selayar, Bulukumba, Gowa, Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Luwu Utara, Tana Toraja, Luwu Timur, dan Toraja Utara itu?

Secara umum, semua KPU kabupaten dan kota peserta uji coba e-coklit, mengakui bahwa aplikasi dan teknis pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih ini, sangat membantu penyelenggara. Khususnya dalam hal durasi kerja yang lebih singkat, dan tingkat akurasi data pemilih.

Hal itu karena, aplikasi e-coklit yang diujicobakan tersebut, dilengkapi fitur take picture yang dapat mengkonfirmasi data yang diunggah, serta titik koordinat lokasi coklit. Kedua fitur tersebut diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik mengenai hasil coklit kelak.

Selain itu, kendati berbasis digital, aplikasi e-coklit ini juga masih memungkinkan dilakukan pengawasan oleh para pihak. Sehingga, semua proses pengerjaannya bisa dipantau dan dipertanggungjawabkan di setiap jenjang penyelenggara tingkat desa/kelurahan/lembang, tingkat kecamatan hingga kabupaten dan kota.

Sebagai gambaran umum, dari 24 TPS yang menjadi sampel pengujian, tercatat 9.678 pemilih dalam rancangan A-KWK. Dari total sampel uji coba itu, berhasil tercoklit dalam durasi tiga jam sebanyak 3002 pemilih yang 78 di antaranya adalah pemilih baru.

“Sebagai aplikasi yang baru diuji coba, capaian 3.002 tercoklit dari total 9.678 pemilih dalam rancangan A-KWK, adalah suatu hal yang luar biasa. Apalagi uji coba ini tanpa didahului bimbingan teknis, baik dari perkenalan aplikasi maupun penggunaan aplikasi. Hanya petunjuk ringkas saja,” ungkap Romy Harminto, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) KPU Makassar sebagai penyedia aplikasi, dalam paparannya secara virtual.

Meski demikian, dari rapat  evaluasi dalam jaringan (daring) alias  secara virtual yang berlangsung Senin sore, 18 Mei 2020, juga terungkap sejumlah hal yang butuh pembenahan dan penyempurnaan. Antara lain, penerapan standar perangkat yang digunakan.

Kenapa demikian? Hal itu karena ternyata tidak semua petugas e-coklit membekali diri dengan perangkat yang kompatible dengan aplikasi e-coklit. Akibatnya, ada beberapa daerah yang kesulitan login saat uji coba e-coklit. Salah satunya di Kecamatan Wotu, Luwu Timur.

“Setelah ganti hape, pake hape saya, barulah bisa masuk,” ungkap Hastuti Hasan, Ketua Divisi Rendatin KPU Luwu Timur.

Lain lagi kasus yang terjadi di Soppeng. Data A-KWK yang menjadi basis data uji coba e-coklit, mengalami perubahan dari yang tertera dalam daftar pemilih di TPS. Hal itu disebabkan oleh kekeliruan petugas e-coklit mengupload data A-KWK sehingga tidak terbaca oleh sistem.

“Kasus Soppeng terjadi karena operator mengirim data A-KWK tidak sesuai dengan format dalam aplikasi. Terpaksa, untuk bisa masuk, harus diolah ulang oleh tim datin (KPU) Makassar,” ungkap Romy Harminto.

Selain persoalan teknis aplikasi, hal lain yang mencuat dalam evaluasi pelaksanaan uji coba e-coklit kemarin, adalah teknis e-coklit. Seperti diketahui, atas petunjuk KPU RI sebagai

penyikapan atas pandemi covid19, uji coba e-coklit tidak dilakukan secara door to door pemilih. Melainkan, coklit data pemilih dalam A-KWK, hanya dengan menemui RT atau Kepala Dusun atau pejabat tingkat satuan terkecil kependudukan, guna melakukan pencocokan data.

“Ternyata, tidak semua RT atau Kepala Dusun punya data lengkap kependudukan,” ungkap Mukhtar Muis, Ketua KPU Gowa.

Simeon Sarira dari KPU Toraja Utara mengutarakan hal senada. Menurut penggawa Datin dari kabupaten termuda di Sulsel itu, RT atau Kepala Dusun, bahkan banyak tidak tahu dan tidak punya data penduduk pindah.

Keluhan perihal riskannya menjadikan RT atau Kepala Dusun sebagai informan e-coklit, nyaris disuarakan oleh semua kabupaten dan kota penyelenggara uji coba e-coklit. Setidaknya ada sembilan kabupaten yang menyampaikan keluhan sama, dan didengarkan langsung oleh Tenaga Ahli KPU RI, Nanang Indra, yang ikut menjadi peserta rapat evaluasi virtual yang berakhir pukul 17.00 Wita itu.

Oleh Nanang, keluhan terkait kebijakan meniadakan praktik e-coklit door to door semata sebagai penyikapan atas pandemi covid19. Namun demikian, dengan mencuatnya persoalan ini, akan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan e-coklit kelak saat tahapan Pilkada Serentak kembali dilanjutkan.

Hal lain yang juga mengapung dari rapat evaluasi atas pelaksanaan uji coba e-coklit, adalah pelaksanaan kelak di daerah nihil jaringan internet. Maklum, setidaknya ada beberapa kabupaten di Sulsel yang memiliki TPS di area blank spot. Seperti Selayar, Pangkep, Luwu Utara, dan Toraja Utara.

Memang, aplikasi e-coklit bikinan KPU Makassar yang menjadi pilihan utama KPU RI sebagai aplikasi yang akan diterapkan secara nasional di tahapan pilkada serentak nanti, sudah menyediakan fitur off line. Namun, praktiknya di lapangan tetap memberatkan petugas di lapangan. Sebab, untuk bisa mengoperasikannya, tetap harus dimulai dan diakhiri dengan butuh jaringan data.

“Bisa dibayangkan betapa ribetnya petugas PPDP yang harus bolak-balik ke daerah yang ada sinyal, baru lakukan pendataan, lalu kembali ke daerah yang ada sinyal untuk mengirim hasil e-coklitnya,” ungkap Sukardi.

Atas berbagai problem tersebut, Uslimin, Ketua Divisi Datin KPU Sulsel yang memimpin rapat evaluasi virtual, menyampaikan bahwa uji coba e-coklit sengaja dilakukan untuk menguji kelengkapan dan keandalan aplikasi. Juga, untuk mengetahui berbagai kendala pelaksanaan e-coklit di lapangan.

“Termasuk apakah petugas sudah benar-benar menerapkan protokol kesehatan terkait covid19. Yang faktanya, meski sebagian besar hanya terekam dalam kamera, ya belum sepenuhnya sesuai protokol kesehatan,” ungkap Usle, sapaan akrab komisioner yang berlatar belakang jurnalis itu.

Hasil evaluasi ini, katanya, akan segera ditindaklanjuti. Baik itu penyempurnaan aplikasi, maupun terkait dukungan kebijakan penerapan e-coklit kelak.

“Semua DIM (daftar inventaris masalah) yang ditemukan selama uji coba e-coklit, akan kami laporkan ke RI. Mudah-mudahan kita masih bisa lakukan minimal sekali lagi uji coba di internal Sulsel, sebelum uji coba nasional,” kata Usle.

Hal senada dikuatkan oleh Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir. Menurutnya, uji coba untuk penyempurnaan e-coklit, mutlak dilakukan demi perbaikan kualitas akurasi data pemilih. Dan Sulsel sebagai penyedia aplikasi utama, wajib lebih dahulu paham dan familiar dari daerah lain penyelenggara pilkada serentak.

Di akhir evaluasi, KPU Makassar sebagai penyedia aplikasi, diminta untuk menyiapkan video tutorial operasional e-coklit. Sehingga, memudahkan KPU kabupaten dan kota dalam melakukan bimbingan teknis pada para petugas e-coklit. (**)

Check Also

ASRAR RESMI JABAT SEKRETARIS KPU KOTA MAKASSAR

Makassar, sulsel.kpu.go.id – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Adnan Tahir resmi melantik Asrar Marlang …