Senin , April 19 2021
Home / Berita / KETUA DKPP RI RESMI MENGUKUHKAN DAN MENGAMBIL SUMPAH TIM PEMERIKSA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA DKPP RI RESMI MENGUKUHKAN DAN MENGAMBIL SUMPAH TIM PEMERIKSA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jakarta, sulsel.kpu.go.id – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Muhammad Al hamid mengukuhkan dan mengambil sumpah Tim Pemeriksa Daerah (TPD) se-Indonesia Periode 2021 – 2022, hari Kamis (1/4) di Media Virtual.

Adapun jumlah TPD yang dikukuhkan dan diambil sumpahnya sebanyak 201 (dua ratus satu) nama terdiri dari 68 (enam puluh delapan) nama dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, 67 (enam puluh tujuh) nama dari unsur Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan 66 (enam puluh enam) nama dari unsur Masyarakat.

Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, nama-nama yang dikukuhkan dan diambil sumpahnya adalah dari unsur masyarakat yaitu Gustiana A. Kambo dan Rahmiwati Agustini, dari unsur KPU Provinsi SulSel adalah Misna M. Attas dan Fatmawati dan dari unsur Bawaslu SulSel adalah Saiful Jihad dan Asradi.

Dalam arahannya Ketua DKPP Republik Indonesia mengatakan KPU, Bawaslu dan DKPP bekerja untuk melahirkan proses Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

“KPU yang konsen tata dan kelola tahapan pemilu, Bawaslu yang mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dan DKPP yang melakukan proses pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara, olehnya itu ketiga lembaga ini menjalankan fungsinya demi melahirkan proses pemilu yang berkualitas dan berintegritas yang didasari dan diperkuat oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”. ungkap guru besar Universitas Hasanuddin ini.

Perlu diketahui dasar hukum Tim Pemeriksa Daerah ini dibentuk sesuai pasal 164 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam melaksanakan tugasnya DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc dan Berdasarkan Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019, TPD memiliki wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KIP Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota serta memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS apabila dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Provinsi Aceh, anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota.(aam)

Check Also

DEPUTI SEKRETARIAT JENDERAL KPU RI LANTIK PEJABAT FUNGSIONAL, INI HARAPAN SEKRETARIS KPU SULSEL

Makassar, sulsel.kpu.go.id – Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Purwarto Ruslan Hidayat …