PERKUAT AKUNTABILITAS ASET, KPU SULSEL GELAR EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN BMN TRIWULAN III 2026

Makassar, sulsel.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Triwulan III Tahun 2026 di lingkungan KPU se-Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (8/10/2026) di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh jajaran Sekretaris KPU Kabupaten/Kota baik secara luring maupun daring.

Sekretaris KPU Sulsel, Muhammad Adnan Tahir, menegaskan pentingnya akurasi dan ketepatan dalam tata kelola aset negara. Ia menginstruksikan seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan setiap proses pengelolaan BMN berjalan secara terukur. Menurutnya, rapat evaluasi ini menjadi momentum strategis guna memetakan berbagai kendala teknis dan operasional yang dihadapi satuan kerja di daerah.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, Iwan Darma Setiawan, mengingatkan bahwa tata kelola BMN tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administrasi. Aset negara merupakan instrumen vital pendukung kinerja kelembagaan yang harus dikelola secara optimal dan sistematis. Pengelolaan yang tertib bertujuan memastikan seluruh sarana dan prasarana dimanfaatkan tepat sasaran sesuai peruntukan, patuh terhadap regulasi, serta terhindar dari risiko sengketa hukum maupun penyalahgunaan.

Forum evaluasi berkala ini difokuskan pada tiga agenda utama:

  • Penilaian Realisasi Target: Mengukur capaian kinerja pengelolaan aset hingga kuartal ketiga tahun 2026, sekaligus membandingkan performa antarwilayah kerja tingkat kabupaten/kota guna merumuskan solusi atas kendala lapangan.
  • Pengukuran 8 Parameter Indeks Pengelolaan Aset (IPA): Menilai performa aset secara komprehensif berlandaskan tiga pilar utama, yaitu produktivitas pemanfaatan aset, tingkat kepatuhan hukum, dan keandalan tata kelola administrasi.
  • Percepatan Tindak Lanjut Aset Bermasalah: Menyusun langkah konkret untuk menuntaskan status BMN berkategori rusak berat, baik melalui mekanisme pemeliharaan dan perbaikan berkala maupun proses penghapusan aset dari neraca inventaris.

Melalui pertemuan ini, KPU se-Sulawesi Selatan diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan aset negara demi mendukung kelancaran seluruh tahapan operasional kelembagaan.

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Dilihat 74 Kali.
🔊 Putar Suara