KPU Sulsel & FIK Ornop Sulsel Bahas Fenomena Pilkades Bersama Ketua DPRD Sulsel
PORTALMEDIA, Makassar – Dalam rangka proses evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dinilai telah banyak merusak nilai-nilai demokrasi dalam praktiknya, FIK Ornop Sulsel bersama KPU Sulsel melakukan pertemuan dengan DPRD Sulsel yang diterima langsung oleh Ketua DPRD, Andi Ina Kartika Sari di rumah jabatannya di Makasar, Rabu (11/5/2022)
Pertemuan ini dihadiri oleh komisioner KPU Misna M. Attas bersama Koordinator Ornop Sulsel Samsang yang juga didampingi beberapa pengurus dan beberapa lembaga yang berhimpun di FIK Ornop.
Menurut Samsang pertemuan tesebut sebagian follow-up kolaborasi FIK Ornop Sulsel dan KPU Sulsel dalam rangka pengembangan demokrasi yang lebih baik.
“Salah satu tujuan kita melakukan pertemuan dengan ketua DPRD Provinsi ialah ingin sharing informasi tentang proses penyelenggaraan pilkades yang terjadi di Sulsel yang mana prosesnya sangat tidak demokratis karena masih minimnya peraturan terkait Pilkades, ” kata Samsang.
“Peraturan Pilkades masih terbatas pada peraturan-peraturan teknis saja. Di Indonesia belum ada aturan yang mengatur tentang Pilkades lebih jauh, kita berharap dengan adanya diskusi dengan ketua DPRD Provinsi kita bisa mendapatkan masukan sekaligus arahan untuk bisa merancang satu strategi bersama baik dari sisi regulasi maupun sisi gerakan, ”
Sementara Misna M. Attas mengungkapkan secara teknis peraturan Pilkades sudah ada tetapi, soal aturan penyelesaian konflik Pilkades, sengketa hasil Pilkades itu tidak ada aturannya, yang lebih parah juga soal praktik politik uang yang tidak bisa terbendung.
“Hal lainnya, ada juga fenomena yang terjadi di pilkades, dimana calon yang terpilih itu sesuai restu kepala daerah, akhirnya orang-orang baik yang punya kapasitas hampir tidak punya kesempatan untuk menang di Pilkades ketika ia tidak punya uang dan restu kepala daerah. Belum lagi konflik dan perpecahan yang diakibatkan semakin merusak tatanan sosial masyarakat. Lebih jauh akibatnya, upaya Pendidikan Pemilih yang dilakukan selama ini menjadi sia-sia.” ujar Misna.
Ketua DPRD Sulsel sendiri berterima kasih dan mengapresiasi apa yang dikolaborasikan oleh KPU Sulsel bersama FIK Ornop ini.
“Saya akui bahwa proses Pilkades memang bisa merusak tatanan demokrasi, karena tidak ada kebijakan-kebijakan khusus yang mengatur itu, karena ini juga merupakan barang baru jadi mungkin butuh diskusi lebih lanjut untuk bisa dapat banyak masukan. Saya kira dengan adanya riset dari teman-teman Fik Ornop dan KPU itu lebih membuka informasi tentang tidak beraturannya proses Pilkades khususnya di Sulsel. Saya kira teman-teman perwakilan dari KPU tentunya bisa memberikan pencerahan lebih jauh tentang isu yang kita bahas saat ini, ”
Dia berharap FIK Ornop dan KPU sudah memiliki data tentang Pilkades yang bisa menjadi dasar untuk bergerak bersama-sama untuk mendorong suatu kebijakan yang mengatur proses pemilihan di Desa.
